86Berita.Com//PANGKAL PINANG– Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kuantitas data calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) potensial tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Daftar Alokasi TKd Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (16/12/2024).
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Babel, Edih Mulyadi, menyerahkan penghargaan ini kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang di wakili oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi.
Debby menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, pencapaian ini adalah hasil kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat Bangka Selatan, dalam mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik, mendorong perekonomian daerah, dan memajukan Bangka Selatan lebih jauh lagi,” ujar Debby kepada tim redaksi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Babel, Edih Mulyadi, menjelaskan bahwa proses penyerahan DIPA kini telah beralih ke sistem digital melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Negara).
Menurutnya, penyederhanaan proses dari 12 tahap menjadi hanya 4 tahap bertujuan untuk mempercepat pengesahan DIPA dan memudahkan pengelolaan anggaran.
“Penyederhanaan ini akan mempercepat proses pengesahan DIPA dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan lebih efisien,” ujar Edih.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. “Setiap rupiah yang dikelola dari APBN berasal dari pajak rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” tegasnya.
Penyerahan DIPA dan penghargaan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah di Bangka Belitung untuk semakin aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama sektor UMKM.
