86Berita.Com//BELITUNG – Sistem birokrasi yang efisien dan transparan adalah pilar utama bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapainya, pelayanan publik harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, melalui kemudahan akses, efektivitas, dan transparansi. Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yuri Kemal Fadlullah, memaparkan tujuh langkah strategis yang akan diimplementasikannya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di daerah ini. Rabu (13/11/2024).
Menurut Yuri, birokrasi yang baik tidak hanya mempercepat pelayanan, namun juga memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat. Dalam pandangannya, sistem birokrasi yang berjalan selama ini perlu diperbarui agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Babel.
1. Digitalisasi Proses Layanan Publik
Yuri menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik. Melalui e-government, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara online dengan mudah. Digitalisasi ini tidak hanya mengurangi waktu tunggu, tetapi juga meningkatkan transparansi dan mempermudah evaluasi kinerja. Ke depan, setiap pelayanan akan dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang dapat diakses langsung oleh publik.
2. Pemangkasan Prosedur Birokrasi
Menurut Yuri, prosedur birokrasi yang berbelit harus disederhanakan. Pemerintah perlu meninjau dan mengurangi prosedur yang tidak efisien, serta mengevaluasi apakah ada regulasi atau kebijakan yang tumpang tindih. Dengan memangkas birokrasi yang rumit, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan tidak terkendala administrasi yang menghambat.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Yuri juga menyoroti pentingnya pelatihan berkala untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah. Dengan SDM yang terlatih dan profesional, pelayanan publik akan lebih responsif dan kompeten dalam menghadapi berbagai masalah di lapangan.
4. Penerapan Sistem Evaluasi dan Pengawasan yang Ketat
Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan, evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu diterapkan. Dengan adanya sistem penilaian berkala, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja pegawai dan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
5. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi adalah kunci untuk mengurangi potensi korupsi dalam birokrasi. Dengan memastikan semua kegiatan pemerintah dapat diakses oleh publik, masyarakat bisa memantau jalannya pemerintahan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik.
6. Desentralisasi Layanan
Yuri mendorong adanya desentralisasi pelayanan, yakni memindahkan layanan ke tingkat kecamatan atau kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Dengan cara ini, pelayanan akan lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap daerah.
7. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan
Yuri percaya bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pengawasan layanan publik. Partisipasi aktif masyarakat akan menjadi umpan balik yang berharga dalam memastikan layanan tetap relevan dengan kebutuhan mereka.
“Dengan tujuh langkah strategis ini, kita dapat membangun birokrasi yang lebih efisien dan efektif. Reformasi birokrasi yang saya tawarkan akan mengarah pada pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan tentunya lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Yuri Kemal Fadlullah.
Sebagai calon pemimpin, Yuri menekankan bahwa tujuan utama dari reformasi birokrasi ini bukan hanya memperbaiki proses, namun untuk memastikan bahwa hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah pusat untuk memastikan pelayanan publik yang optimal di seluruh Indonesia. (Tim/KBO Babel)
