.jpg)
.jpg)
86BERITA// MEDAN - Komisi A DPRD Sumatera Utara sangat mengapresiasi dengan baik terkait di berlakukannya Darurat PPKM Mikro dalam rangka memutuskan laju pademi secara Nasional maupun di Sumatera Utara.
Walaupun sesuai dengan arahan Presiden bahwa zona merah di sebutkan Medan dan Sibolga, namun ada arahan dari Polri ke Kapolda dan Gubernur Sumut untuk melaksanakan PPKM Mikro secara Ovelhole dengan membatasi kegiatan masyarakat Non Esensial atau secara WFH(Work From Home) dan secara Esensial dengan kuota 25 persen untuk mekanismenya. Hal ini dikatakan Hendro Susanto sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Rabu, (14/7) di ruang komisi A DPRD Sumut.
Jangan sampai pelaksanaan PPKM Mikro ini menimbulkan masalah baru misalnya tinggi tingkat kriminalisasi,pengangguran,macetnya putaran ekonomi, ketika PPKM Mikro Darurat dilakukan maka pemerintah baik provinsi maupun pusat harus ikut berperan memberikan bantuan sosial. Agar masyarakat yang dibatasi pergerakannya tidak bingung dengan apa yang akan di makannya dan siapa yang menjamin kehidupannya, ucap Hendro yang juga wakil ketua dari Fraksi PKS DPRD Sumut.
Medan rata2 usaha dagang jam sore-malam baru rame,pemerintah harus bijak menyikapinya.
Seharusnya yang dibatasi itu adalah jam kegiatannya dan operasionalnya apalagi orang yang berdagang, bukan menutup tapi membatasi, contohnya pedagang bisa melakukan Take Away tanpa harus menimbulkan kerumunan dan PPKM Mikro Darurat dalam pelaksanaannya harus lebih memperhatikan dampak yang terjadi nantinya, katanya.
Hendro Susanto berpesan kepada petugas yang melakukan Darurat PPKM Mikro agar jangan salah kaprah dan harus lebih mengedepan etika serta SOP (Standar Operasional) yang berlaku dalam melaksanakan kegiatannya.
Hendro Susanto berharap ketika pemberlakuan PPKM Mikro Darurat, pemerintah harus lebih memperhatikan apa yang diperlukan masyarakat dan membekali dengan memberikan vitamin ,kebutuhan sandang pangan,untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19, dan untuk sektor Esensial tetap 25 kuotanya dan yang Non Esensial untuk benar benar WFH.
Peran serta media dan wartawan juga ambil bagian untuk edukasi masyarakat sehingga bisa menyampaikan dengan baik dan benar tujuan dan sasaran program pemerintah.(88)
