.jpg)
.jpg)
86 BERITA // KEPRI - DPD LSM Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Propinsi Kepri, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepri, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam di Gedung Graha Kepri pada Selasa 6 Juli 2021.
Hal ini diungkapkan Sekretaris DPD KPHLI Provinsi Kepri, Herry Marhat kepada 86 Berita, Rabu (7/7/2021).
Dikatakan Herry, RDP tersebut diajukan oleh KPLHI Provinsi Kepri terkait amanat Surat Keputusan Pokja IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus, Nomor : B-44/Pokja IV/PKE/8/2019 Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang belum dilaksanakan oleh pelaku usaha, khususnya Aexipindo yang terkesan diduga diabaikan oleh pemerintahan kota Batam.
Herry menambahkan, sebagaimana dalam surat keputusan menteri tersebut menyatakan, jika KPLHI selaku pengawasan terhadap kegiatan para pelaku industri industri plastik ekspor yang ada di kota Batam.
"Kami berharap kepada pemerintah DLH Propinsi Kepri dan Dinas DLH Kota Batam selaku pengawas dari Pemerintah serius dan peka terhadap petensi pencemaran lingkungan dari limbah- limbah berbahaya Plastik itu, bisa membahayakan lingkungan kita yang dikirim dari luar negri ke negara kita,” harapnya.
Dalam Rapat dengar Pendapat tersebut, dihadiri oleh intasi tarkait, komis III DPRD Kepri, yang membidangi lingkungan, DLH Kepri, DHL dan KPHLI. Namun sangat disayangkan tidak dihadiri oleh pelaku usaha industri-industri ekpor plakstik (Aexipindo) yang ada di Batam.
Dan rapat tersebut, disepakati akan dijadwalkan kembali pada Minggu kedepan dengan mengundang semua pelaku usaha industri ekspor-ekspor palastik yang ada di Kota Batam.
"Harapan kami, pihak-pihak yg terlibat dalam hal ini agar kira nya bisa hadir dalam RDP yang akan dijadwalkan pada Minggu mendatang," Pungkasnya.
Penulis : Abdul Hadi
Editor : Gpz
