.jpg)
.jpg)
Musi Rawas// 86berita.com - Menyikapi dari pada aksi beberapa waktu yang lalu, pihak pemkab dan gabungan LSM beserta ormas mengadakan audiensi dan mengadakan kesepakatan bersama, audiensi dilanjut pada hari ini senin, (31/05/2021).
Dalam audiensi itu ada berapa kepala OPD yang hadir, hampir sebagian nya perwakilan , pada hal dari hasil kesepakatan audiensi sebelum nya, pihak LSM dan Ormas meminta Agar dihadirkan kepala OPD Dan tidak diwakilkan, karena melihat dari hasil audiensi sebelumnya, tidak hadir nya kepala OPD di jadikan ajang alasan bahwa yang mengikuti audiensi tidk bisa mengambilkan keputusan karena itu bukan wewenang meraka,
Namun sangat disayang sehingga menghasilkan kesepakatan yang tidak sesuai rencana, Alhasilnya tidak sesuai dan tidak seperti yang di harapkan dari Kesepakatan Pihak Pemda Yang diwakili Asisten lll Edi Iswanto Yang Berjanji Menghadirkan kepala OPD Sesuai permintaan Dari Gabungan LSM dan Ormas Pada Hari Kamis 27 Mei 2021 lalu.
Pada kenyataan nya yang hadir pada hari ini Guna Beraudiensi Bersama Perwakilan Ormas Dan LSM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pariwisata, Dan Dari pihak Dianas perkebunan Dan DPMPTSP Hanya perwakilan nya saja sehingga Tidak Dapat memutuskan Hasil dari Audiensi.
Dari Kelima Kepala OPD Tiga Dihadirkan Kepala dinas Dan Dua Dihadiri Perwakilan Dengan Alasan Kepala dinas Sedang ada Tamu Kata Salah Seorang Perwakilan Dari Dinas Perkebunan.
"Pak kepala dinas Tidak Bisa Hadir Karna Lagi ada Tamu, Tidak Mungkin meninggalkan tamu," Kata Salah Seorang PerWakilan Dinas Perkebunan Yang mengaku Menjabat Sebagai Kasi Dinas Tersebut.
Melihat Situasi Yang Tidak Sesuai Kesepakatan, Zainuri Selaku Ketua PKN Dan Sebagai Koordinator menganggap mediasi ini tidak menemukan hasil dan membubarkan diri keluar dari Ruangan Asisten lll Tempat Berlangsungnya Audiensi.
"sepertinya aspirasi yang kami sampaikan selama ini di abaikan begitu saja oleh beberapa OPD tersebut, sepertinya OPD-OPD tersebut tidak berani memberikan dokumen laporan realisasi anggaran, dengan demikian menunjukkan OPD tersebut tidak berani transparan kepada masyarakat, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami ada dengan OPD tersebut". Tegas Zainuri
Lanju Zainuri, seperti nya OPD di Kabupaten Musi Rawas ini tidak malu di demo terus menerus. Kami yang demo aja malu kok yang di demo tidak malu. Ada apa dengan OPD-OPD di Musi Rawas ini. Untuk selanjutnya kami mendesak Bupati Musi Rawas segera menggantikan Kepala Dinas yang tidak transparan terkait pengelolaan keuangan negara, sebab yang kami tanyakan adalah pengelolaan keuangan Negara bukan uang pribadi kepala OPD tersebut. Tutup Zainuri dengan nada yang keras
Di meja yang sama Alam Budi Kesuma, Selaku Ketua DPC Garda Muda Palapa Kabupaten Musi Rawas, mencurahkan kekesalannya terhadap pihak OPD, Apa yang menjadi tuntutan mereka tidak dapat disediakan, terkesan rahasia.
"Yang kami minta itu sekedar data penerimaan bantuan covid dan dokumen realisasi anggaran pada kegiatan tersebut, kami mempunyai dasar yaitu, UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kalau hanya dokumen realisasi saya kira bukan informasi yang dikecualikan
Kalau memang semuanya sudah diperiksa semua pihak, kenapa mesti ragu-ragu, tujuan kami jelas untuk bahan pembelajaran kami, untuk kontrol sosial, serta bahan pemberitaan kami, Insyallah akan kami pergunakan sesuai UU yang berlaku," Tutupnya.
(Hnp/rls)
